Bahas Bantuan Kemanusiaan , Untuk Pengungsi Rakhine

Rabu, 06 September 2017 | 10:33:13 WIB | Dibaca: 335 Kali

Warga Rohingya saat Mengungsi Menghindari Militer Mnyanmar

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi bertemu dengan Menteri Lhar Negwri Bangladesh Mahood Ali di Dhaka kemarin (5/9). Pada pertemuan tersebut, kedua menlu membahas krisis yang terjadi di Rakhine State. Mereka juga membahas para pengungsi dari Rakhine State yang kini berada di Bangladesh.

"Menlu juga membahas rencana bantuan kemanusiaam Indonesia untuk pengungsi Rakhine State di Bangladesh," jelas Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir kemarin.

Wakil Presiden Jusuf Kalla memastikan konflik di Rakhine, Myanmar akan dibawa dalam Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). JK dijadwalkan akan memimpin rombongan ke KTT OKI di Kazakhstan pada 10-11 September dan Sidang Umum PBB di New York yang dimulai 12 September. Meskipun KTT OKI itu sebenarnya fokus pada pembahasan sains dan teknologi.

”Tidak menyangkut masalah politik. Tapi tentu, saya akan ketemu dengan banyak pemimpin, kita akan juga membicarakan (konflik Rohingya, Red),” ujar JK di kantor Wakil Presiden, kemarin (5/9).

Begitu pula pada saat menghadiri sidang Majelis Umum PBB, JK juga akan bertemu dengan para pemimpin dunia. Dia berenana membahas isu Rohingya itu. ”Tentu (Rohingya, red) akan menjadi bagian pembicaraan juga, karena dewan keamanan (PBB) sudah membicarakan,” imbuh dia.

Dia mengungkapkan sudah tiga kali datang ke Rakhine State. Tepatnya pada 2012 lalu sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia untuk membantu masyarakat muslim dan Budha di kawasan tersebut. Salah satu bantuannya berupa pembangunan rumah sakit atas inisiasi PMI, Mer C, Walubi, dan Tahir Foundation. Rumah sakit itu berada diperbatasan antara kampung mulim dan umat Budha.

”Supaya melayani dua kelompok di situ sehingga mudah-mudahan dengan itu diharapkan lebih memperbaiki hubungan itu,” jelas dia.

Menurut penilaian JK, masalah di Rakhine State itu tidak hanya didasari pada latar belakang agama. Selain agama ada pula faktor sejarah, ekonomi, dan politik. Dia menjelaskan dari segi sejarah dulu kawasan Rakhine hingga India menjadi jajahan Inggris. Saat ada kekurangan tenaga kerja ada upaya mendatangkan orang dari wilayah lain. Dari sisi politik ada perebutan kekuasaan yang melibatkan konstituen dengan perbedaan latar belakang agama.

 

”Kalau secara agama keseluruhan, ada 104 lebih masjid di Yangon (bekas ibukota Myanmar), tidak ada masalah antara Budha muslim di kota-kota lain,” ungkap JK.

Dia pun berharap konflik tersebut tidak merembet ke Indonesia. Sebab, tidak ada masalah antara Islam dan Budha di Indonesia. ”Kita dia juga bersama masyarakat Budha di sini juga membikin pernyataan mengutuk, atau mendukung agar tak terjadi,” tambah ketua umum Dewan Masjid Indonesia itu.

Sedangkan terkait pengungsi Rohingya yang ada di Aceh dan Makassar, pemerintah tetap akan memberikan bantuan. Tapi, belum ada rencana untuk memberikan kewarganegaraan pada mereka. Sebab, tujuan para pengungsi itu sebenarnya bukan Indonesia. tapi negara seperti Australia. Pemerintah bekerja sama dengan UNHCR untuk mencarikan tempat ketiga bagi para pengungsi tersebut.

”Karena itu justru negara-negara Amerika, Kanada butuh tenaga kerja. Kalau kita berlebihan tenaga kerja, dan mereka memag mereka tidak mengharapkan ke Indonesia untuk melangsungkan kehidupan, dia justru ingin, pergi ke negara negara yang lebih maju,” jelas dia.

Perkembangan isu Rohingya di Indonesia ternyata diendus Polri memiliki tujuan tertentu. Bahkan, isu Rohingya ini justru digunakan sejumlah pihak untuk membuat masyarakat antipasti terhadap pemerintah.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan, ada sebuah analisa terhadap twitter, khususnya terhadap isu Rohingya. Analisa itu menggunakan sebuah software bernama opinion analysis. ”Dengan software itu dapat dilihat kaitan dari isu Rohingya dengan Aung San Suu Kyi, presiden dan pemerintah,” jelasnya.

Masalahnya, ternyata isu Rohingya ini sebagian besar dikaitkan dengan Presiden Jokowi. Artinya, isu tersebut lebih banyak digunakan untuk konsumen dalam negeri. Tujuannya cukup mengkhawatirkan, yakni membakar sentiment masyarakat Islam di Indonesia untuk antipasti kepada pemerintah. ”ini gaya lama, yang sebelumnya isu pilgub untuk menyerang pemerintah, sekarang isu baru apa yang bisa dipakai untuk digoreng-goreng. Ini penelitian ya,” tegasnya.

          Di Twitter lebih banyak yang mengajak kelompok Islam antipati pada pemerintah, disbanding berupaya untuk melakukan kegiatan kemanusiaan. ”Masyarakat saya minta untuk lebih waspada,” ujarnya.

          Pemerintah diperlihatkan seakan-akan lemah, padahal pemerintah sudah melakukan langkah yang tepat. Perintah Presiden Jokowi bukan hanya mengirim menteri luar negeri untuk bertemu dengan Aung San Suu Kyi, namun juga membangun sebelas organisasi masyarakat Islam yang berafiliasi dengan pemerintah. Seperti, Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama. ”Semua sudah bergerak,” tuturnya.

          Dia juga menyinggung rencana aksi demonstrasi di Borobudur yang dinilainya salah kaprah. Menurutnya, masalah Rohingya bukan masalah keagamaannya, namun antara rezim yang berkuasa dengan masyarakat etnis Rohingya. ”Di sini Walubi dan kelompok pengurus Budha telah mengeluarkan pernyataan dan sikap yang keras. Bukan masalah antara masyarakat Budha di Indonesia dengan masalah Masyarakat Islam,” terangnya.

          Karena itulah, rencana aksi demonstrasi di Borobudur harus dilarang. ”Saya perintahkan Kapolda Jawa Tengah jangan diizinkan. Karena ini obyek vital jangan menerima surat pemberitahuan. Borobudur merupakan warisan dunia, kita harus menjaga kelestarian budaya,” paparnya.

(idr/and/jun)