Raih Dua Penghargaan dari KPK

Jumat, 15 Desember 2017 | 13:22:54 WIB | Dibaca: 122 Kali

PENGHARGAAN: PLN mendapatkan  penghargaan dua kategori sekaligus dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

JAKARTA - PLN terus berkomitmen mengimplementasikan sikap berintegritas serta  transparan sesuai dengan good corporate governance. Komitmen itu membuat membuahkan penghargaan dua kategori sekaligus dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Yakni kategori instansi dengan Implementasi e-LHKPN terbaik dan Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKPN terbaik yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Hotel Bidakara, Jakarta,  Selasa (12/12). Penghargaan ini merupakan rangkaian dari kegiatan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di Indonesia.

Penghargaan yang diterima langsung oleh Direktur Human Capital Management PLN Muhamad Ali dari Komisioner KPK Laode M. Syarif dan Alexander Marwata ini menjadi pencapaian bergengsi bagi PLN. Pasalnya hal ini menjadi bukti PLN sebagai penyelenggara negara (PN) telah secara transparan melaporkan harta kekayaannya.

"Alhamdulillah PLN mendapatkan dua penghargaan terkait LHKPN pada ajang ini.  Bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia. Semoga penghargaan ini dapat menambah semangat internal PLN untuk mengimplementasikan sikap berintegritas dan transparan sesuai dengan good corporate governance," ujar Direktur Human Capital Management PLN Muhamad Ali, dalam keterangan pressnya kemarin.

Dengan PLN menjadi instansi terbaik dalam hal tingkat kepatuhan pelaporan dan implementasi e-LHKPN, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pejabat dan lembaga publik.  Serta mendukung tercapainya tujuan pemberantasan korupsi yang efektif. Terkait implementasi e-LHKPN, PLN lolos dengan kriteria terbaik karena terdapat regulasi baru, terbentuknya unit pengelola, validnya master data dan validnya daftar wajib lapor. Serta  persentase aktivasi Penyelenggara Negara online.

Saat ini, jumlah pejabat di lingkungan PLN yang sudah mengaktivasi e-LHKPN sebanyak 5.500 pegawai. Dari total jumlah yang wajib lapor sebanyak 7.023 pegawai.

Lebih lanjut Ali mengatakan,  gerakan anti korupsi agar tertanam di dalam jiwa setiap insan PLN. Menurutnya, Gerakan tersebut adalah gerakan nasional dan internal PLN menjadi bagian untuk mendukung pemberantasan korupsi.

 

"Dengan kita mengimplementasikan gerakan anti gratifikasi dan anti korupsi, maka kita mendukung keberlangsungaan instansi atau perusahaan kita sendiri," pungkasnya. Sementara itu, sebelum sesi penerimaan penghargaan tersebut, turut hadir Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. Ia memberikan arahan kepada seluruh perwakilan instansi yang hadir. Yakni terkait relevansi nasib bangsa Indonesia dengan perilaku anti korupsi.

"Negara sekaya apapun bisa jatuh karena korupsi. Karena itulah, apabila bangsa Indonesia ingin maju, ingin negeri ini tidak gagal, maka tentulah kita harus menjaga bangsa ini tidak rusak karena korupsi," ujarnya. "Jadi kami mengapresiasi perorangan atau lembaga yang turut berpartisipasi dalam memberantas korupsi. Untuk itu, dibutuhkan ketauladanan, kebersamaan dan hukum yang baik agar tidak timbul kekhawatiran akan korupsi," pungkasnya.

(dai)