Dana Pendidikan 400 T, Hasil Tak Nampak

Kamis, 08 Februari 2018 | 13:08:56 WIB | Dibaca: 414 Kali


Mendikbud Berkilah Banyak Guru SMK yang Tidak Kompeten

JAKARTA – Alokasi dana pendidikan 20 persen dari APBN rupanya belum memberikan dampak yang signifikan bagi mutu pendidikan di Indonesia. Dalam Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan, Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan otokritik pada pemerintah dan pemangku kebijakan terkait dana pendidikan sekitar Rp 400 triliun pertahun. 

Otikritik itu dimulai dari pertanyaan mendasar tetang mutu pendidikan di Indonesia. ”Kenapa pertanyaan selalu dengan dana Rp 400 T lebih dan itu akan naik terus menerus, belum bisa membawa generasi muda kita? Kita masih berkutat kepada kesejahteraan,” ujar JK kemarin (7/2).

Dia menegaskan kesejahteraan, bagi guru terutama, memang penting. Tapi, bukan berarti peningkatan mutu pendidikan luput dari perhatian. Dalam berbagai forum yang melibatkan guru, saat bicara tentang mutu pendidikan hampir semua peserta diam. Begitu bicara kesejahtetaan naik, semua hadirin riuh. 

”Padahal mestinya seimbang. Jangan hanya bicara kesejahteraan naik, semua tepuk tangan, Anda juga harus beri mutu lebih baik ke lulusan, sekolah lebih baik,” tegas JK.

Dengan dana Rp 400 triliun pertahun, JK menilai belum ada kenaikan signifikan mutu pendidikan Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Indonesia masih berada di papan menengah dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

”Vietnam di bawah kita, tapi dia juga memperlakukan (anggaran pendidikan, Red) di bawah 20 persen. Vietnam dari tingkat pendidikannya lebih tinggi daripada Indonesia, dari segi mutu pendidikannya,” jelas JK.

Meskipun mutu pendidikan itu terus diperbaiki mulai dari gedung sekolah, latar pendidikan guru yang minimal harus sarjana, hingga soal keterbukaan informasi. Siswa pun lebih mudah mengakses informasi dengan kecanggihan internet. Tapi, JK belum melihat peringkat Indonesia melebihi negara lain.

”Bisa saja kita maju tapi negara lain lebih maju. Sekarang persaingan itu adalah bagaimana kita melihat standar-standart di sekitar kita. Standarnya Malaysia, standarnya Singapura, Thailand dan sebagainya,” ungkap JK.

Salah satu indikatornya adalah tenaga kerja yang dikirim ke negara lain. Filipina misalnya telah mengirimkan banyak tenaga kerja formal di bidang marketing, akuntansi, dan mekanik. Sedangkan Indonesia masih didominasi oleh pengiriman tenaga kerja domestik. ”Tentu ada juga pekerja profesional kita, tapi kurang. kita berada di situ. tingkat kita seperti itu,”  kata dia. 

Bagaimana cara meningkatkan mutu itu? JK membedahnya dengan mulai mengungkapkan dua kecenderungan utama dalam pendidikan. Yakni pendidikan yang lebih mengandalkan inovasi dan pendidikan yang mengutamakan skill. Menurut dia, pendidikan di Amerika Serikat lebih didorong untuk peningkatan inovasi. Berbeda dengan Jerman dengan paham skill dan matchnya dengan dunia industry. ”Jepang Korea ikut Jerman tapi AS yang masih paling maju di dunia. Negara lain ikuti,” ungkap dia.

Indonesia berupaya meningkatkan skill itu dengan membangun SMK di banyak tempat. Tapi, ternyata kebutuhan guru yang cakap masih kurang. Guru lebih banyak mengajar di kelas dengan papan tulis. Padahal, semestinya siswa SMK banyak praktik. Akhirnya banyak tamatan SMK itu tidak punya kemampuan yang cukup. Jumlah SMK yang mencapai ribuan tidak bisa jadi ukuran lagi. ”Tak bisa kita bicara di atas kertas bahwa kita memiliki SMK sekian puluh ribu. Itu juga kesalahan saya juga tentu sebagai pemerintah,” ujar JK diiringi tepuk tangan.

JK mengusulkan kebutuhan guru itu bisa didapatkan dari tenaga profesional yang punya skill mumpuni. ”Kita sudah bicara keterbukaan kepada pak Menteri. Banyak sekali ahli yang kerja di perusahaan kontraktor, perusahaan apa, mungkin bisa diangkat jadi guru di sekolah kejuruan. Jangan kita terbatas aturan SK tak boleh,” ujar dia. 

Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy tidak menampik jika kementeriannya menerima dana yang cukup besar. "Memang ads tiga kementerian yang menerima dana besar. Kemenag, Kemenistek dikti, dan Kemendikbud," ujarnya. Dia pun juga mengamini jika kritik JK tidak ada yang salah. 

Muhadjir membeberkan tidak maksimalnya pendidikan di Indonesia dikarenakan masih banyak guru yang tidak kompeten. Terutama guru untuk pendidikan vokasi atau SMK. "Sebenarnya syarat SMK tidak bisa terpenuhi sebab tidak ada guru," ujarnya. Misalnya saja dsri jurusan pertanian, kelautan, industri kreatif, dan pariwisata. "Tidak ada IKIP (perguruan tinggi yang dikhususkan mendidik calon guru, Red) yang membuka keguruan untuk empat bidang itu," imbuhnya. 

Dia juga mengatakan jika tidak semua SMK memenuhi standar kompetensi.  Sebab lebih banyak guru yang mengajar bidang adaptif dan normatif. Sementara guru untuk bidang yang dalam jurusan hanya sedikit. "Totalnya hanya 35 persen," ungkapnya. 

Muhadjir pun mengaku telah melaporkan masalah ini kepada Presiden Joko Widodo. "Kita akan selesaikan secara bertahap," katanya. Dia berjanji akan membenahi guru dari segi kualitas maupun kuantitas.

Dari hasil Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan ada beberapa rekomendasi. Terkait ketersediaan dan peningkatan profesionalisme guru, pemerintah pusat dan daerah perlu kerja sama mempercerpat regulasi teknis aparatur negeri sipil untuk memenuhi kekurangan guru. Caranya dengan pengangkatan atau redistribusi guru. "Moratorium yang dilakukan pads 2005 lalu membuat kita semakin kekurangan guru. Apalagi adsnya guru pensiun yang tidak diimbangi dengan pengangkatan guru baru," kata Muhadjir. 

Selain itu juga dalam agenda yang diselenggarakan selama 5 hingga 7 Februari itu juga mendorong pemda untuk melakukan pemetaan dunia usaha dunia industri (DUDI), potensi wilayah, analisis kompetensi guru, dan kebutuhan guru. Dengan demikian diharapkan permasalahan revitalisasi pendidikan vokasi seperti SMK akan bisa cepatbdilakukan. Dalam hal ini BUMN dan BUMD juga juga sebisa mungkin bekerjasama dengan SMK. 

Kemenristekdikyi pun didorong untuk memperluas Politeknik untuk menghasilkan guru SMK. Hal itu diwujudkan juga dengan kerjasama LPTK dan P4TK. Trainingbdari industri atau lembaga nasional dan internasional untuk meningkatkan kompetensi guru dan lulusan SMK bisa dipekerjerjakan. Dalam hal ini kemendikbud telah melakukan kerjasama dengan sEAMEo dalam hal peningkatan jurusan pertanian. 

Sementara itu pernyataan JK juga mendapat tanggapan dari pengamat pendidikan. Pengamat pendidikan Indra Charismiadji mengomentari pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait anggaran pendidikan Rp 400 triliun namun belum signifikan hasilnya. Menurut Indra persoalan mendasarnya adalah tidak adanya cetak biru (blue print) di dunia pendidikan.

Menurut Indra dengan tidak adanya cetak biru arah pembangunan pendidikan nasional itu, maka arah pembangunan pendidikan nasional tidak jelas. Ujungnya anggaran dana pendidikan Rp 400 triliun pun tidak terlihat signifikan hasilnya.

Dia mencontohkan masih tingginya kasus putus sekolah, padahal pemerintah memiliki program kartu Indonesia pintar (KIP). Menurutnya besarnya angka putus sekolah menunjukkan biaya sekolah masih mahal. ’’Yang putus sekolah kebanyakan orang miskin,’’ tuturnya.

Persoalan putus sekolah itu dipicu karena sekolah negeri justru dipenuhi siswa-siswa dari keluarga mampu dan kaya. Sementara siswa-siswa dari keluarga miskin tidak bisa masuk sekolah negeri karena tidak bisa menembus seleksi penerimaan siswa baru. Akibatnya anak-anak keluarga miskin sekolah di sekolah swasta dan berbayar.

Selain itu Indra mengkritisi dunia pendidikan yang banyak terjamah urusan politik. Contohnya kepala dinas pendidikan di daerah diduduki oleh pejabat yang tidak berlatar belakang pendidikan. ’’Karena tim sukses, didudukkan sebagai kepala dinas pendidikan. Padahal tidak memiliki latar belakang dunia pendidikan,’’ tuturnya.

Rencana pemerintah mengangkat guru honorer juga cenderung beraroma politik. Bisa dikaitkan dalam rangka mencari dukungan jelang pemilihan Presiden 2019 nanti. Dia menjelaskan hasil evaluasi dari Kemendikbud, kualitas guru honorer saat ini belum bagus. Sehingga tidak bisa dipaksakan untuk diangkat menjadi guru honorer.

Indra berharap pemerintah segera menetapkan cetak biru arah pembangunan pendidikan nasional. Sehingga meskipun ada pergantian rezim presiden, menteri pendidikan, gubernur, bupati, dan walikota, tetap sesuai arah yang sudah ditetapkan. ’’Seperti membangun rumah, kalau ada desainnya, siapapun tukangnya akan sesuai dengan yang direncanakan,’’ jelasnya.

(jun/wan/lyn)